Warga Cepu Raya Apresiasi Langkah Konkret Pemkab Bojonegoro Atasi Banjir Bengawan Solo

Langkah cepat dan konkret Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam mengatasi persoalan banjir tahunan mendapat respons positif dari warga kawasan hilir Bengawan Solo. Ahmad, warga asal Cepu Raya yang kerap beraktivitas ke Bojonegoro, menyampaikan apresiasi atas keseriusan Pemkab dalam menyusun rencana aksi mitigasi banjir yang menyeluruh dan terintegrasi.

“Langkah Pemkab Bojonegoro sangat konkret, mulai dari kajian teknis, mitigasi, hingga opsi pembangunan embung dan sodetan. Ini patut dicontoh daerah lain,” ujar Ahmad, Rabu (16/4/2025).

Menurut Ahmad, sebagai wilayah yang berada di hulu, Cepu kerap merasakan dampak ikutan dari persoalan banjir di hilir. Oleh karena itu, keseriusan Bojonegoro memberi harapan besar pada pengelolaan Bengawan Solo secara menyeluruh.

Ia juga mengusulkan agar Pemkab Bojonegoro menggandeng organisasi masyarakat (ormas) dalam aksi nyata di lapangan.

“Kalau bisa, ormas juga dilibatkan. Stimulus kegiatan warga bisa meningkatkan semangat gotong royong dan memperkuat ketahanan lingkungan,” imbuhnya.

Forum NGOPI Bahas Solusi Jangka Panjang Atasi Banjir Bengawan Solo

Suasana hangat namun serius tercipta dalam forum Ngobrol Bareng Pak Bupati (NGOPI) yang digelar di Rumah Dinas Bupati Bojonegoro, Rabu (16/4/2025). Dipimpin langsung oleh Bupati Setyo Wahono, forum ini menjadi ajang penting untuk menyatukan langkah lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan unsur terkait guna menyusun strategi penanganan banjir secara komprehensif.

“Kabupaten Bojonegoro masih memiliki banyak tantangan. Salah satunya banjir dari luapan Bengawan Solo maupun banjir bandang,” ungkap Bupati Setyo Wahono.

Dalam pemaparannya, Bupati menyebut beberapa wilayah yang rutin terdampak, seperti Kecamatan Gondang, Dander, Kanor, dan Baureno. Ia menegaskan perlunya pembangunan sodetan dan embung, khususnya di daerah rawan seperti Desa Kunci, Kecamatan Dander.

Rencana Aksi Konkret: Embung, Reboisasi, dan Sumur Resapan

Pemkab Bojonegoro menyusun sejumlah langkah teknis untuk mereduksi dampak banjir, baik dari sisi struktural maupun non-struktural:

• Embung akan dibangun di wilayah rawan banjir bandang seperti Gondang dan Dander.
• Sodetan sungai menjadi opsi penting untuk mengalihkan aliran air dan mencegah meluapnya Bengawan Solo.
• Pengerukan Sungai Semar Mendem di Kecamatan Baureno akan dilaksanakan tahun 2025 bersama BBWS.
• Penataan kota, seperti pembongkaran trotoar dan pembangunan bozem serta sumur resapan di titik strategis kota Bojonegoro.

“Kami ingin penanganan tidak hanya dilakukan Dinas PU SDA atau PKP, tetapi juga melibatkan BPBD dan instansi lainnya secara sinergis,” terang Bupati.

Reboisasi Jadi Alternatif Solutif Berbasis Partisipasi Masyarakat

Pj Sekretaris Daerah Bojonegoro, Djoko Lukito, menegaskan pentingnya studi kelayakan sebelum menentukan strategi terbaik. Ia menyebut bahwa reboisasi menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang.

“KPH Bojonegoro mengusulkan reboisasi jalur dibanding tumpang sari. Warga bisa tanam pohon produktif seperti nangka,” jelas Djoko.

Reboisasi tidak hanya bertujuan melestarikan lingkungan, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.

Harapan Kolaboratif dan Komitmen Jangka Panjang

Diskusi strategis dalam forum NGOPI menjadi titik awal baru dalam perumusan kebijakan penanganan banjir di Bojonegoro. Langkah-langkah nyata yang dicanangkan Pemkab Bojonegoro mendapat dukungan moral dari warga luar daerah, seperti Cepu Raya.

Ke depan, sinergi antara pemerintah, masyarakat, ormas, dan pihak eksternal seperti TNI/Polri sangat dibutuhkan untuk menjadikan program mitigasi banjir lebih efektif dan berkelanjutan.

“Semangat dari rakyat untuk rakyat harus ditumbuhkan. Dengan pelibatan masyarakat, solusi lingkungan bisa lebih berakar,” pungkas Ahmad.